Kunjungan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta ke Nahdlatul Ulama membawa hadiah manis. Horta mengusulkan NU untuk mendapatkan Nobel Perdamaian 2022. Usulan ini datang karena familiaritas Horta dengan NU melalui pendirinya, yaitu Gus Dur. Perannya membentang dari mulai referendum Timor Timur hingga normalisasi hubungan bilateral dua negara yang baru saja berhenti berkonflik. Langkah berani Gus Dur inilah yang menjadi warisannya hingga saat ini.
Di masa Soekarno, anggapan Timor yang dikuasai Portugis adalah milik Indonesia karena faktor historis, geografis, dan etnis masih jadi pembicaran arus bawah. Di tahun 1962, laporan dari Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi mencium pembentukan “Biro Pembebasan Republik Timor” di Jakarta. Namun, komitmen serius atas integrasi Timor belum pernah timbul.
Kebijakan mulai melenceng setelah Revolusi Anyelir pada 1974, kudeta di Portugal yang juga dikenal sebagai 25 de Abril. Setelahnya, Indonesia mulai berambisi menjadikan Timor Portugis menjadi bagian NKRI.
Pada saat situasi politik memanas di Bumi Lorosae, Ali Moertopo mengundang dua partai bertikai yakni Fretilin dan UDT (pro integrasi) secara bersamaan pada April 1975 ke Jakarta. Bagi pihak Fretilin, pertemuan tersebut punya beda tujuan antara Indonesia dan pihaknya. Ini merupakan bagian dari operasi intelijen yang dikomandoi Ali Moertopo dan kawan-kawan yang dinamakan Operasi Komodo.
“Kunjungan ini dipandang berbeda oleh kami dan oleh Indonesia. Kami melihat kunjungan ini dapat menjernihkan keadaan, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk semakin memecah-belah kita”, ucap Ramos-Horta.
Selanjutnya, Front Kemerdekaan Timor Fretilin Leste membacakan deklarasi sepihak atas kemerdekaan pada 28 November 1975.
“Dengan menyatakan kehendak mulia rakyat Timor-Leste dan untuk melindungi kedaulatan nasional yang sangat sah secara hukum, Komite Sentral Fretilin secara sepihak memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Timor-Leste. Mulai tengah malam nanti, (kami) menyatakan (kelahiran) suatu bangsa yang anticolonial dan antiimperialis, negara Republik Demokratik Timor-Leste.
Hidup Republik Demokratis Timor-Leste!
Hidup Timor-Leste yang bebas dan merdeka!
Hidup Fretilin!”
Deklarasi ini memperkuat niat dan tekad invasi Indonesia atas Timor-Leste. Menteri Luar Negeri Indonesia bahkan berseru, “Diplomasi sudah berakhir. Kini persoalan Timor-Leste akan diselesaikan di medan tempur,” dikutip dari The Canberra Times, (3/12/1975).
Pasukan Indonesia tiba di pantai Utara Dili pada 7 Desember 1975. Operasi militer besar ini disebut Operasi Seroja dengan pelibatan AD, AL, dan AU. Setidaknya, sekitar 100 ribu hingga 180 ribu orang yang terdiri dari tentara dan warga sipil tewas dalam operasi ini.
Di masa pendudukan Indonesia, Timor Timur masih merasakan kekerasan. Kedatangan delegasi parlemen dari Portugal bersama 12 jurnalis internasional ke daerah itu ditolak mentah-mentah Pemerintah. Intelijen sudah mengendus gerakan bawah tanah, sampai tiba-tiba aktivis muda pro kemerdekaan Sebastiao Gomez terbaring tanpa nyawa di Gereja Moteal, pada 28 Oktober 1991.
Ketika misa arwah Gomez digelar, tepatnya di pemakaman Santa Cruz, tentara Indonesia siap siaga. Mereka menembaki warga sipil Timor-Timur. Prabowo yang punya rekam jejak panjang di Timor Timur menyayangkan sikap tersebut yang ia anggap tidak taktis.
“Anda tidak semestinya membunuh warga sipil di depan pers internasional. Komandan-komandan itu bisa saja membantai di desa-desa terpencil sehingga tak diketahui siapa pun, tapi bukan di ibu kota provinsi!,” ujarnya dikutip dari alannairn.org.
Timor Timur adalah perang tersembunyi Indonesia. Dalam East Timor: A Nation’s Bitter Dawn (2009), ada kesaksian dari pimpinan kemerdekaan Timor Timur Manuel Carrascalao. Ia bercerita, “I saw soldiers killing a woman who walked on the street with a baby in her arms. The woman had done them no harm; they killed her just so they could take her necklace.”
Pemerintah Indonesia, sebut Manuel, bilang berkunjung ke Timor Timur sebagai saudara yang akan membantu. Tapi, faktanya, ia berkata, “But that day I saw they came as terrorist, as murderers, as thieves.”
Kondisi ini berubah setelah orde baru turun dari titah. Reformasi membuka peluang referendum bagi Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Hasilnya, 78,5% memilih memisahkan diri. Di Mei 2002, Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao dilantik.
Setelah apa yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste sebelumnya, membangun hubungan antara keduanya sebagai sesama negara merdeka bukanlah mudah.
Warisan Gus Dur bagi Indonesia-Timor Leste
Pada 19 Juli lalu, Presiden Timor Timur terpilih, Ramos Horta melakukan kunjungan luar negeri. Indonesia jadi negara pertama yang ia pilih. Tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Ramos Horta bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Di sela-sela kunjungan tersebut, ia meluangkan waktu mendatangi salah satu organisasi keagamaan di Indonesia, Nahdlatul Ulama.
Jawatan kenegaraan tersebut berbuah manis bagi NU. Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta mencalonkan NU untuk Nobel Perdamaian Dunia tahun 2022.
“Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, tetapi sekaligus negara moderat. Itulah kenapa saya merekomendasikan NU untuk mendapat Nobel Perdamaian Dunia,” ucapnya ketika berkunjung ke PBNU dikutip dair Nu.or.id, Rabu (20/7/2022).
Pertemuan antara Presiden Timor Leste dan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menghasilkan kerjasama di bidang keagamaan dan kemanusiaan. Gus Yahya mengajak salah satu tokoh agama dari Timor Leste untuk ikut dalam forum R20.
Di tahun 2019, Presiden Ramos-Horta pernah mengajukan NU sebagai kandidat peraih nobel perdamaian. Sayangnya, usaha ini gagal. Selain itu, ia juga usulkan NU untuk memperoleh penghargaan Human Faternity Award.
Hubungan Timor Leste dan NU kian tak terbendung baru-baru ini. Kedekatan ini punya konteks sejarah panjang yang terkait dengan pendiri NU sekaligus Presiden Keempat RI: Abdurrahman Wahid. Kunjungan Horta ke NU ini juga mengingatkan dia akan sosok Gus Dur.
“Saya sangat familiar dengan NU sejak lama, yaitu sejak pertemuan saya dengan Gus Dur, Abdurrahman Wahid di Paris ketika kita bersama di beberapa konferensi internasional, sebelum demokrasi Indonesia dan sebelum kemerdekaan Timor Leste,” ujar Jose Ramos, Rabu (20/7/2022).
Gus Dur sudah menyerukan tentang referendum Timor Timur jauh sebelum ia menjabat sebagai Presiden. Ramos Horta bercerita terkait peran Gus Dur dalam referendum Timor Leste. Perbincangan dirinya bersama Gus Dur terkait referendum terjadi di kongres CCFD-Terre Solidaire di Perancis pada tahun 1980an. Ia mengaku terkejut atas usulan tersebut.
“(Dalam kongres tersebut) dia (Gus Dur) bilang, ‘ada orang yang ingin kemerdekaan, ada yang tidak. Ayo kita adakan referendum’. Ya, dia (orang yang berbicara) mengenai referendum. Saya terkejut,” ungkap Horta dikutip dari Kompas.com, (22/7/2022).
Ia menganggap pendiri Nahdlatul Ulama sebagai tokoh Indonesia pertama yang berbicara mengenai Timor Leste. Kekagumannya akan sosok Kiai besar NU tersebut bertambah ketika Gus Dur masih mengingat jelas pertemuan pertama mereka di tahun 1980an.
Di saat menjabat sebagai presiden, Gus Dur menyerukan kepada semua pihak untuk menempuh jalan rekonsiliasi. Pada 13 Maret 2020, Gus Dur melakukan kunjungan pertama dengan bertemu Presiden CNRT Xanana Gusmai dan Administrator Transisi Sergio Vieira de Mello. Di hadapan 4000 warga Timor Leste, Gus Dur membuat sejarah baru.
“Timor Timur dan Indonesia tidak dapat dipisahkan, satu sama lain. Jika Anda berada dalam tekanan, kami juga berada dalam tekanan. Terima kasih kepada Tuhan atas kesulitan dan penderitaan masa lalu, sekarang semuanya telah berlalu,” ucapnya.
Kalimat tersebut menandakan persaudaraan atau silaturahmi yang ingin Gus Dur bangun antar kedua negara tetangga ini. Secara khusus, Horta menjelaskan sikap seperti ini adalah bentuk kedewasaan yang istimewa.
“Tak lama setelah merdeka, Indonesia berbesar hati menerima negara yang memutuskan untuk memisahkan diri dari RI. Ini merupakan contoh kedewasaan. Tidak banyak negara yang dapat menunjukkan kedewasaan semacam ini,” ucap Horta, Selasa (28/7/2022).
Tak berhenti sampai di sana, Gus Dur bahkan meminta maaf langsung di hadapan warga Timor Leste atas tragedi kemanusiaan yang melibatkan militer Indonesia.
“Saya mau meminta maaf atas semua kejadian yang terjadi di masa lalu. Kepada para korban dan keluarga korban insiden Santa Cruz dan teman-teman yang dikuburkan dalam kuburan militer. Keduanya adalah korban dari kejadian yang kita sama-sama tidak inginkan,”ujar Gus Dur.
Jika dibandingkan penjajahan Belanda di Indonesia, pihak Belanda saja baru meminta maaf ke Indonesia pada 17 Februari lalu. Itu pun hanya atas kekerasan oleh militer Belanda selama perang kemerdekaan 1945-1949, bukan atas penjajahan ratusan tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan Pendiri Komunitas Historia Indonesia Asep Kambali.
“Dari 1619-1949 Belanda juga perlu meminta maaf pada periode yang panjang itu, karena mereka membantai penuh kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu,” jelasnya dikutip dari Media Indonesia, Jumat (18/2/2022).
Hal ini tak datang dari langit. Di masa awal jabatannya, Gus Dur langsung mengambil langkah berani, memecat Menteri Pertahanan dan Keamanan Wiranto. Ia adalah panglima ABRI di masa pendudukan militer di Timor Timur. Dengan sikap nyeleneh-nya, Gus Dur mengabarkan pemecatan Wiranto dari Davos, Swiss di saat Forum Ekonomi Dunia pada Februari 2000.
Peneliti senior LIPI atau sekarang disebut BRIN Asvi Warman Adam menyebut Gus Dur adalah pahlawan HAM. Salah satunya disebabkan perannya membubarkan Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional), lembaga ekstrayudisial yang memata-matai warga negara.
Dengan keberpihakannya ini, wajar jika hampir seluruh masyarakat Timor Leste menyambut hangat kedatangan Gus Dur. “Well, 99 per cent of the people who came to the streets warmly welcomed the President,” kata Harmos-Horta yang saat itu masih menjadi aktivis senior gerakan kemerdekaan Timor Timur dikutip dari reg.easttimor yang diterbitkan ulang oleh etan.org, Selasa (29/2/2000).
Kutipan tersebut diambil dari wawancara Horta bersama jurnalis Kerry O’Brien. Dalam wawancara tersebut, Horta tak henti-hentinya menjelaskan peran Gus Dur bagi Timor Leste. Tak pernah terbayang baginya, dua negara yang berperang, berani mengadakan pertemuan antar pemimpinnya. “This is just a remarkable achievement of the two sides,” ucapnya.
Bagi Horta, ia tak bisa membayangkan sosok lain yang dapat melakukan misi serupa. “If it were any other president—I don’t know who—If it were not Gus Dur, it would be much more difficult,” tutupnya.