Tanggal 30 Agustus 1999 menjadi hari yang sangat bersejarah bagi warga Timur Leste. Setelah melalui berbagai pergolakan, warga di wilayah yang saat itu menjadi provinsi ke-27 Indonesia tersebut melakukan referendum. Lengsernya Soeharto sebagai presiden Indonesia pada Mei 1998 menjadi jalan bagi daerah yang ketika itu bernama Timor Timur untuk merdeka. Gerakan reformasi dan tekanan dunia internasional mendorong pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Bacharuddin Jusuf Habibie memberikan kesempatan kepada warga untuk menentukan pilihannya. Pemerintah Indonesia pun memberikan dua opsi kepada Timor Timur. Opsi itu yakni memberikan status Timor Timur sebagai daerah otonomi khusus atau menolak otonomi yang berarti status Timtim kembali ke PBB, yang kemudian akan membentuk pemerintahan baru.
Dilansir dari Harian Kompas pada 30 Agustus 1999, tercatat sebanyak 438.513 warga Timor Timur memiliki hak untuk memberikan suaranya termasuk 13.279 orang yang berada di luar Timtim, baik itu di Indonesia atau luar negeri. Jajak pendapat diselenggarakan oleh United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET), sebuah badan bentukan PBB. Keberadaan UNTAET dimaksudkan untuk menjamin jajak pendapat berjalan dengan lancar dan netral. UNTAET menyediakan 850 lokasi tempat pemungutan suara. Setelah dihitung, sebanyak 78,50 persen rakyat Timor Timur menginginkan pemisahan negeri itu dari Indonesia.
Pada 19 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia pun resmi mengakui hasil referendum untuk melepaskan Provinsi Timor Timur dari Indonesia. Hingga akhirnya menjadi negara Timur Leste. Gus Dur pertama bahas referendum Banyak orang menganggap bahwa BJ Habibie yang merupakan Presiden Indonesia pada 1999 merupakan sosok di balik referendum Timur Leste. Setelah sebelumnya, di bawah kepemimpinan Soeharto, operasi militer di Timor Timur menjadi kisah kelam bagi Indonesia.
Namun belakang muncul pengakuan mengejutkan dari Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Jose Ramos Horta. Ia mengaku orang Indonesia pertama yang membahas referendum Timor Leste adalah Abdurrahman Wahid yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur. Hal itu Ramos Horta katakan dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi pada 22 Juli 2022 lalu.
Ramos Horta mengenang percakapannya soal referendum dengan Gus Dur pada 1980-an dalam kongres yang diselenggarakan oleh organisasi Katolik nirlaba, CCFD-Terre Solidaire di Perancis. “Dalam kongres tersebut) dia (Gus Dur) bilang, 'ada orang yang ingin kemerdekaan, ada yang tidak. Ayo kita adakan referendum'. Ya, dia (orang pertama yang berbicara) mengenai referendum. Saya terkejut," ucap Jose Ramos Horta seperti ditulis Kompas.com sebelumnya. Ia mengaku sejak pertemuan itu, Gus Dur menjadi sosok yang membekas dalam benaknya. Setelah rangkaian acara kongres selesai, Ramos Horta kerap berhubungan dengan Gus Dur. "Dia berbicara sangat sederhana. Dia bicara soal Timor Leste, saya terkejut dan bahagia. Tokoh Indonesia pertama yang berbicara tentang Timor Leste," tuturnya.