Oleh
Robiana
(Tulisan tahun 2013, Juli)
Masalah Timor Timur adalah masalah kredibilitas Republik Indonesia 17 agustus 1945. Sejak 1975, jadi politik RI tentang Timor Timur merupakan lembaran hitam yang memalukan. Seandainya mereka masih hidup, Soekarno-Hatta dan seluruh generasi pejuang perintis dan pendiri RI kita pasti tidak akan menyetujui apa yang diperbuat oleh Indonesia terhadap suku kecil sederhana yang suka damai. Terlalu banyak rakyat Indonesia yang tidak boleh tahu apa yang sesungguhnya terjadi disana. Objektif rezim Soeharto mengerjakan Timor Timur persis sama sejiwa seperbuatan dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah Belanda dan Hindia Belanda terhadap Republik Indonesia di kurun waktu 1945-1950. Persis, seolah-olah kita ini murid-murid yang paling taat dan peniru tulen dari seluruh politik kolonialisme Belanda waktu itu, dengan segala tipu-muslihatnya dan kejahatan-kejahatannya.
Mengapa hal itu dapat terjadi? Tidak ada jawaban selain : itulah jadinya jika kita membiarkan orang perorangan menjadi dictator dengan cara –cara Jepang menggarap tetangga yang tak berdaya. Diktator yang diberi instrument UUD '45 yang begitu longgar dan lentur sehingga dapat dipermak menjadi apapun sesuka si penguasa tunggal. Tiada control tiada moral serta sopan santun. Celakanya, segala kelainan itu dikerjakan "atas nama bangsa Indonesia", termasuk para pembaca, yang biasanya sedih dan malu. Inilah jadinya bila kita ini nasion yang mudah sekali lupa dan oleh sistem pendidikan Orde Baru tidak pernah diizinkan belajar sejarah yang sebenarnya, dan hanya ditatar dan dicuci otak menjadi beo-beo dan klon yang hina.
Padahal Mukadimah UUD '45 sarat dengan norma moral yang tinggi. Terhjadap diri bangsa sendiri maupun bangsa atau penduduk wilayah lain diluar RI. Padahal sebagai warga Negara RI kita dipesan tanpa henti untuk selalu berusaha setia kepada jiwa serta motivasi perjuangan yang diamanatkan Mukadimah UUD '45, teristimewa ini : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Para perintis dan pendiri Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia hanya menginginkan bekas Hindia Belanda sebagai daerah Republik Indonesia. Dan itulah juga yang diakui didunia internasional. Barulah oleh Soeharto, Indonesia diracuni ambisi colonial menduduki Timor Timur. Alasan mereka yang didengungkan ialah melawan bahaya komunis karena Fretilin dicap komunis. Tetapi, kemudian kentaralah alasan sebenarnya: kaum solusi Soeharto menginginkan "integrasi' ladang-ladang minyak dilaut antara Timor dan Australia dan berbisnis besar dipulau kita.
Kita tidak ingin dijajah oleh kolonialisme. Maka kita juga tidak ingin bangsa atau suku lain di luar wilayah Indonesia menderita oleh suatu kolonialisme Indonesia dalam bentuk apapun. Kita teguh berpegang pada apa yang diamanatkan oleh Mukadimah UUD '45. Seandainya dulu secara damai, tanpa intervensi militer, rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan RI, tentulah kita tidak akan berkeberatan Timor Timur menjadi bagian RI. Tetapi itu harus lewat Lembaga Khusus PBB yang mengurus soal-soal dekolonisasi. Tetapi nyatanya penguasaan Timor Timur dijalankan dengan kekerasan senjata, perampasan, pembunuhan, pemerkosaan, pembuangan, teror amat kejam.
Sangat sedih kita melihat semua itu diperintahkan atas nama Bangsa Indonesia, sesudah banyak berkorban banyak untuk melepaskan diri dari belenggu colonial kami tidak ingin bangsa Indonesia menjadi nasion colonial. Dari sei moral sehat biasa pun kita sungguh sedih bahwa sesudah 1975 kekerasan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan kejahatan lain merajalela dipulau berpenduduk sederhana. Saat ini oran yang sangat bertanggung jawab terhadap Timor Timur sekarang tidak berkuasa lagi. Maka saat itulah Timor Timur menentukan final dihadapan internasional. Namun harus melewati jalan damai dan penuh perikemanusiaan. Ketika presiden dan Panglima tertinggi RI Soeharto justru melanggar UUD '45, termasuk pancasila didalamnya untuk menyerang dan mencaplok Timor Timur yang diluar wilayah Hindia Belanda, jadi tidak pernah diklaim oleh pejuang Revolusi Kemerdekaan generasi 1945. Ratusan ribu rakyat Timor Timur, tetapi juga puluhan ribu prajurit sederhana pihak Indonesia menjadi korban keserakahan pemerintahan Soeharto. Rakyat Timor Timur menderita 20 tahun lebih, dengan korban nyawa yang besar. Sekitar 25% dari seluruh penduduk Timor sebelum invasi 1975.
integrasi timor timur 1976
Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya wanita dan anak2 karena para suami mereka adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Berdasarkan itulah, kelompok pro-integrasi kemudian mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.
Tiga Kuburan Masal sebagai bukti pembantaian FRETILIN terhadap pendukung integrasi terdapat di Kabupaten Aileu (bagian tengah Timor Leste), masing-masing terletak di daerah Saboria, Manutane dan Aisirimoun. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN memaksa ribuan rakyat untuk mengungsi ke daerah pegunungan untuk dijadikan tameng hidup atau perisai hidup (human shields) untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena penyakit dan kelaparan. Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Leste yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste sekarang.
Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquilis sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali di sektor Timur pada waktu itu tentang keberakaan suaminya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan terhadap tentara Indonesia tentang keberadaan komandan Konis Santana dan Mauhudu yang dinyatakan hilang di tangan tentara Indonesia. Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILIN menurut laporan resmi PBB). Selebihnya tidak diketahui apakah semuanya mati kelaparan atau mati di tangan tentara Indonesia. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia (tidak dirinci bagaimana caranya), namun sejarah akan menentukan kebenaran ini, karena keluarga yang sanak saudaranya meninggal di hutan tidak bisa tinggal diam dan kebenaran akan terungkap apakah benar tentara Indonesia yang membunuh sejumlah jiwa ini ataukah sebaliknya. Situasi aktual di Timor Leste akhir-akhir ini adalah cerminan ketidak puasan rakyat bahwa rakyat tidak bisa hidup hanya dari propaganda tapi dari roti dan air. Rakyat tidak bisa hidup dari "makan batu" sebagaimana dipropagandakan FRETILIN selama kampanye Jajak Pendapat tahun 1999 "Lebih baik makan batu tapi merdeka, dari pada makan nasi tapi dengan todongan senjata". Kenyataan membuktikan bahwa "batu tidak bisa dimakan", dan rakyat perlu makanan yang layak dimakan manusia.
DAFTAR PUSTAKA
Mangunwijaya, Y.B, Menuju Republik Indonesia Serikat. Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,1998.
http://www.mabesad.mil.id/artikel/170706timor.htm
------------------------------------